Pusat Data Nasional di Bekasi Hampir Rampung: Akan Diresmikan Presiden

Pembangunan Pusat Data Nasional di Bekasi hampir mencapai tahap akhir dan ditargetkan rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan mendukung kebijakan “Satu Data Indonesia,” yang akan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga di seluruh negeri.

Dengan progres fisik yang sudah mencapai 90%, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, optimis bahwa pusat data ini akan siap diresmikan tepat waktu. Fasilitas ini dibangun di Cikarang, Bekasi, dan didukung oleh pinjaman dari Pemerintah Prancis senilai EUR 164,7 juta atau setara dengan Rp2,7 triliun​ (Katadata)​(Katadata).

Pusat Data Nasional di Bekasi ini menggunakan teknologi terkini dengan standar keamanan Tier 4, yang memastikan operasional tanpa gangguan. Infrastruktur ini dilengkapi dengan prosesor berkekuatan 25 ribu inti, memori sebesar 200 terabit, dan kapasitas penyimpanan mencapai 40 petabita ​(Katadata)​(ANTARA News). Selain itu, fasilitas ini juga akan didukung oleh sistem pendinginan canggih dan pasokan listrik sebesar 20 megawatt yang bisa ditingkatkan hingga 80 megawatt​ (Katadata).

Keberadaan pusat data ini akan menjadi fondasi bagi berbagai layanan e-government, termasuk layanan kesehatan, imigrasi, dan BPJS, yang semuanya akan terintegrasi dalam satu portal. Selain itu, langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada pusat data terpisah di berbagai daerah, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan data nasional​ (ANTARA News)​(Antara News).

Pusat Data Nasional di Bekasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun infrastruktur digital yang kuat di berbagai wilayah Indonesia. Proyek ini tidak hanya terbatas di Bekasi, tetapi juga mencakup pembangunan pusat data lainnya seperti yang direncanakan di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Setiap pusat data ini akan melayani kebutuhan khusus sesuai dengan lokasi dan peran strategisnya. Pusat Data di Batam, misalnya, didanai dengan pinjaman dari Korea Selatan sebesar Rp2,2 triliun​(Katadata). Sementara itu, PDN di IKN akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung aktivitas digital di ibu kota baru Indonesia​ (Katadata)​(Antara News).

Pemerintah berharap keempat pusat data ini akan berfungsi sebagai tulang punggung pengelolaan data nasional. Selain untuk memastikan keamanan dan integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, pusat-pusat data ini juga dirancang untuk mendukung inisiatif “Satu Data Indonesia,” yang bertujuan mengurangi redundansi dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, mengoptimalkan penggunaan cloud computing, serta meningkatkan efisiensi layanan publik secara keseluruhan​ (Katadata)​(ANTARA News).